JAKARTA — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat (PGR) Sulawesi Selatan resmi menyerahkan dokumen verifikasi administrasi kepengurusan partai kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Rakyat di Jakarta, Selasa (12/5/2026), sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Penyerahan berkas dilakukan langsung oleh Ketua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, kepada Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid di Kantor Sekretariat DPP PGR, kawasan Ampera, Jakarta Selatan.
Dokumen tersebut menjadi bagian dari tahapan verifikasi administrasi menuju pengesahan badan hukum partai politik di Kementerian Hukum Republik Indonesia sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi menjelang kontestasi politik nasional 2029.
Sulawesi Selatan sendiri tercatat sebagai provinsi ketujuh yang berhasil menyerahkan dokumen administrasi lengkap ke DPP, setelah Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Banten.
Asri Tadda mengatakan, penyelesaian dokumen verifikasi tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pengurus partai di tingkat wilayah, daerah, hingga cabang di Sulawesi Selatan.
“Alhamdulillah, salah satu amanah besar yang kami emban akhirnya bisa kami tuntaskan secara administratif. Ini menjadi langkah awal untuk memperkuat gerakan politik Partai Gerakan Rakyat menuju Pemilu 2029,” ujar Asri.
Ia mengungkapkan, proses konsolidasi organisasi dan pembentukan struktur partai di daerah tidak berjalan mudah. Sejumlah tantangan muncul selama proses verifikasi kepengurusan, terutama menjelang tenggat penyelesaian administrasi.
Menurutnya, dinamika internal menjadi bagian dari proses membangun partai politik baru yang lahir dari semangat kolektif dan gotong royong.
“Ada yang di awal siap menerima amanah, tetapi di tengah jalan berubah arah dan tidak lagi melanjutkan komitmennya. Situasi seperti itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” katanya.
Meski demikian, DPW PGR Sulsel berhasil merampungkan dokumen administrasi dari 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 123 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di berbagai kabupaten dan kota.
Asri menegaskan, setelah tahapan administrasi selesai, fokus berikutnya adalah memperkuat konsolidasi kader dan memperluas basis dukungan masyarakat menuju Pemilu 2029.
“Kami percaya partai politik harus dibangun dengan kerja kolektif dan partisipasi rakyat. Karena itu, Gerakan Rakyat hadir sebagai wadah perjuangan politik yang lahir dari semangat gotong royong,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PGR, Sahrin Hamid, mengapresiasi capaian DPW Sulawesi Selatan yang dinilai berhasil menunjukkan soliditas organisasi dalam proses verifikasi administrasi partai.
Ia menyebut Sulsel sebagai provinsi pertama di Pulau Sulawesi yang berhasil menuntaskan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Menurut Sahrin, dokumen yang telah diserahkan bukan sekadar syarat formal administrasi, melainkan bukti kerja keras kader partai di lapangan.
“Di balik dua lembar surat itu ada proses panjang, ada kerja turun ke desa-desa, kecamatan, dan ada gotong royong banyak orang yang terlibat,” ujarnya.
Hingga kini, Partai Gerakan Rakyat mencatat sudah ada 12 provinsi yang mengantongi SKT maupun dokumen Kesbangpol. PGR menargetkan penyelesaian administrasi di seluruh 38 provinsi dalam waktu dekat guna mempercepat proses legalitas nasional partai menjelang tahapan Pemilu 2029. (*)