MAKASSAR — Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menanggapi pernyataan politisi Partai Golkar, Idrus Marham, yang mengingatkan agar kritik Anies Baswedan terhadap pemerintah disertai optimisme dan solusi.
Menurut Asri, dalam sistem demokrasi, kritik tidak semestinya dipersepsikan sebagai ancaman, terlebih jika kritik tersebut lahir dari realitas yang dirasakan masyarakat.
“Kami menghormati pandangan Pak Idrus Marham. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa optimisme yang sehat tidak lahir dari menutup mata terhadap persoalan. Optimisme justru lahir dari keberanian mengakui masalah dan kesungguhan untuk menyelesaikannya,” kata Asri dalam keterangannya di Makassar, Sabtu (23/5/2026).
Ia menilai berbagai pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan selama ini bukanlah upaya membangun pesimisme publik, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Asri menyebut persoalan tersebut antara lain tekanan ekonomi rumah tangga, melemahnya daya beli, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga meningkatnya beban hidup masyarakat kelas menengah dan bawah.
“Ketika rakyat mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang terus naik, biaya hidup yang semakin berat, dan peluang ekonomi yang makin sempit, maka menyampaikan fakta itu bukan pesimisme. Itu adalah kejujuran,” ujarnya.
Ia menambahkan, yang berbahaya justru apabila elite politik lebih sibuk menjaga narasi optimisme dibanding menjawab substansi persoalan yang dihadapi rakyat.
Menurut Asri, kritik tidak harus selalu diawali pujian agar dianggap konstruktif. Dalam negara demokrasi, kritik merupakan instrumen kontrol publik yang sah dan dijamin konstitusi.
“Jangan sampai kita terjebak pada logika bahwa setiap kritik terhadap pemerintah harus dianggap sebagai serangan politik. Jika ada persoalan yang disampaikan, maka jawablah persoalannya. Jangan sibuk menyerang orang yang menyampaikan kritik,” katanya.
Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulsel itu juga menilai berbagai tantangan nasional memang dipengaruhi kondisi global. Namun menurutnya, situasi global tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
“Tidak ada yang membantah bahwa dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi. Tetapi tugas pemerintah justru memastikan dampaknya bisa diminimalkan terhadap rakyat. Karena itu, ketika ada kritik terhadap kondisi yang terjadi, respons yang dibutuhkan adalah penjelasan dan solusi, bukan sekadar ajakan untuk tetap optimistis,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang lahir dari semangat partisipasi warga negara, Gerakan Rakyat memandang kritik dan optimisme bukanlah dua hal yang saling bertentangan.
“Kami percaya pada masa depan Indonesia. Tetapi kecintaan terhadap bangsa tidak bisa diwujudkan dengan menutupi masalah. Cinta kepada Indonesia mesti diwujudkan dengan keberanian mengatakan yang benar, sekalipun itu tidak nyaman didengar,” tambah Asri.
Ia menegaskan, kritik merupakan bagian dari ikhtiar memperbaiki keadaan, bukan upaya menjatuhkan negara.
Dalam pernyataannya, Asri juga menyinggung kecenderungan sebagian elite politik yang dinilai lebih reaktif terhadap kritik dibanding terhadap masalah yang dikritik.
“Jangan salah sasaran. Yang harus dilawan adalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesulitan hidup rakyat. Bukan orang yang mengingatkan bahwa masalah-masalah itu ada,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Asri mengajak seluruh elemen bangsa membangun budaya demokrasi yang lebih dewasa dan terbuka terhadap kritik.
“Demokrasi yang sehat tidak meminta rakyat diam demi menjaga optimisme. Demokrasi yang sehat memberi ruang bagi kritik agar pemerintah semakin kuat dan kebijakan semakin tepat,” pungkasnya.
“Indonesia tidak membutuhkan optimisme yang dipaksakan. Indonesia membutuhkan optimisme yang lahir dari kejujuran, keberanian, dan kerja nyata,” tutup Asri Tadda. (*)