SELAYAR – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar, Fadly Syarif, S.I.Kom., menilai persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi faktor utama yang memicu bertahannya praktik politik uang (money politics) dalam setiap kontestasi politik di daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Fadly saat mengikuti Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi yang diselenggarakan Yayasan Bidikrasi Tanadoang bekerja sama dengan Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITSBM), Rabu (8/7/2026).
Forum itu mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, serta peserta dari berbagai latar belakang untuk membahas penguatan kebijakan publik dan kualitas demokrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dalam sesi diskusi, Fadly menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pembangunan, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan, sebagai persoalan mendasar yang berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang belum merata membuat sebagian warga rentan terhadap praktik politik transaksional, sehingga upaya pemberantasan politik uang tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum.
“Selama kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan utama, praktik politik uang akan selalu menemukan ruang untuk berkembang. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Fadly.
Ia menegaskan, penindakan terhadap pelaku politik uang tetap penting dilakukan. Namun, langkah tersebut harus diikuti kebijakan pembangunan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan agar akar persoalannya dapat diselesaikan.
Selain persoalan ekonomi, Fadly juga menilai rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap sebagian elite politik turut memperkuat budaya politik transaksional.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat hanya dapat dipulihkan apabila para pemimpin mampu menunjukkan konsistensi dalam menepati janji politik, menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta memastikan pembangunan menjangkau wilayah-wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Ia menekankan bahwa masyarakat pesisir membutuhkan perhatian yang lebih besar melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, pemberdayaan ekonomi nelayan, hingga penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
“Pembangunan yang merata akan memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap praktik-praktik politik yang bersifat transaksional,” katanya.
Fadly menjelaskan, kondisi kemiskinan yang masih dihadapi sebagian masyarakat tidak terlepas dari berbagai persoalan struktural, mulai dari minimnya infrastruktur jalan tani, terbatasnya ketersediaan pupuk, belum memadainya jaringan irigasi untuk sektor pertanian dan perkebunan, hingga lemahnya akses pasar sebagai pusat distribusi hasil produksi.
Di sisi lain, akses transportasi menuju sejumlah dusun, desa, dan kecamatan di wilayah kepulauan juga dinilai masih menjadi kendala yang memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Karena itu, DPD Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar, lanjut Fadly, berkomitmen mengawal berbagai agenda pembangunan yang berorientasi pada pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi bagi lahirnya demokrasi yang sehat.
Ia berharap Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
“Demokrasi yang sehat harus dibangun di atas masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan memiliki kepercayaan terhadap proses politik. Ketika kesejahteraan meningkat dan pendidikan politik berjalan baik, ruang bagi praktik money politics akan semakin sempit,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Fadly mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha, memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, memperluas pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan, serta mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkualitas di Kabupaten Kepulauan Selayar. (*)