Oleh: Drs. Syamsuddin, M.Si (Pengurus DPD Gerakan Rakyat Kabupaten Gowa)
BAGI masyarakat awam, partai politik bukanlah ruang gagasan yang ideal seperti yang tertulis dalam buku-buku demokrasi. Ia lebih sering dipahami sebagai panggung elite, tempat janji diproduksi massal menjelang pemilu dan menguap perlahan setelah kekuasaan diraih.
Cara pandang ini lahir bukan tanpa sebab, melainkan dari pengalaman panjang masyarakat yang merasa hadir saat dibutuhkan, lalu dilupakan setelahnya.
Partai Politik: Antara Harapan dan Kecurigaan
Secara normatif, partai politik adalah pilar demokrasi. Ia menjadi sarana pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan, serta penyalur aspirasi rakyat. Namun di mata masyarakat awam, fungsi luhur ini sering kalah oleh praktik di lapangan.
Partai politik dipersepsikan sebagai alat perebutan kekuasaan, kendaraan elite untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan ruang transaksi yang jauh dari nilai kejujuran.
Akibatnya, kepercayaan publik tergerus. Masyarakat awam tidak menolak demokrasi, tetapi kecewa pada cara demokrasi dijalankan oleh sebagian partai politik.
Politik yang Terasa Jauh dari Kehidupan Nyata
Bagi rakyat kecil, politik bukan soal ideologi, tetapi soal harga beras, pupuk, pendidikan anak, dan layanan kesehatan.
Ketika partai sibuk dengan konflik internal, manuver elit, dan narasi besar yang tidak menyentuh kebutuhan dasar, masyarakat merasa politik adalah urusan orang lain.
Inilah jarak psikologis yang kian melebar: partai berbicara bahasa kekuasaan, rakyat berbicara bahasa kebutuhan hidup.
Ketika bahasa ini tidak pernah bertemu, politik kehilangan makna substantifnya.
Pendidikan Politik yang Terhenti pada Spanduk
Masyarakat awam sering kali hanya mengenal partai politik lewat spanduk, baliho, kaos, dan janji kampanye. Pendidikan politik yang seharusnya mencerahkan justru berhenti pada slogan. Akibatnya, pilihan politik masyarakat lebih banyak ditentukan oleh kedekatan emosional, figur, atau bahkan pragmatisme sesaat.
Di sinilah partai politik seharusnya hadir bukan hanya saat pemilu, tetapi menjadi sekolah demokrasi yang hidup, yang mendidik rakyat memahami hak, kewajiban, dan arah kebijakan publik.
Ketika Politik Kehilangan Etika
Bagi masyarakat awam, politik yang ideal adalah politik yang beretika. Namun yang sering terlihat justru pertikaian, saling membuka aib, dan saling menjatuhkan.
Politik kehilangan keteladanan. Padahal, rakyat tidak membutuhkan politisi yang pandai berdebat, melainkan pemimpin yang mampu memberi contoh kesantunan dan kejujuran.
Ketika etika runtuh, kepercayaan publik ikut runtuh. Dan ketika kepercayaan hilang, partisipasi politik berubah menjadi keterpaksaan, bukan kesadaran.
Harapan Masyarakat Awam terhadap Partai Politik
Meski penuh kekecewaan, masyarakat awam sejatinya belum sepenuhnya berpaling.
Masih ada harapan yang tersisa, antara lain partai politik lebih dekat dengan rakyat, bukan hanya dengan kekuasaan; kader partai hadir mendengar, bukan sekadar berbicara; janji politik diiringi tanggung jawab moral; dan kekuasaan dijadikan alat pengabdian, bukan tujuan akhir.
Masyarakat awam tidak menuntut kesempurnaan, mereka hanya menginginkan kejujuran dan keberpihakan yang nyata.
Mengembalikan Politik pada Martabatnya
Partai politik tidak akan besar karena baliho, tetapi karena kepercayaan rakyat. Kepercayaan itu tidak dibangun dalam satu musim pemilu, melainkan dalam konsistensi sikap, keberanian membela kepentingan publik, dan kesediaan merasakan denyut kehidupan rakyat kecil.
Bagi masyarakat awam, politik yang baik bukan yang paling ramai di media, tetapi yang paling terasa manfaatnya. Jika partai politik mampu menjembatani harapan dan kenyataan, maka politik tidak lagi dipandang sebagai permainan kotor, melainkan sebagai jalan pengabdian.
Sebab pada akhirnya, politik tanpa moral hanyalah kekuasaan tanpa arah, dan partai politik tanpa rakyat hanyalah nama tanpa makna. (*)