MAKASSAR — Ketua DPW Muda Bergerak Sulawesi Selatan, Muh Alief, melontarkan kritik terhadap sikap pemerintah Indonesia dalam merespons konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang dinilai semakin meluas dan berdampak pada stabilitas global.
Menurutnya, posisi Indonesia sebagai bagian dari forum perdamaian internasional seperti Board of Peace (BoP) seharusnya diikuti dengan sikap politik luar negeri yang lebih tegas terhadap berbagai pelanggaran kemanusiaan yang terjadi dalam konflik internasional.
“Untuk apa Indonesia duduk di Board of Peace kalau hanya diam? Itu bukan diplomasi, itu pembiaran. Kita berisiko hanya jadi pajangan dalam forum perdamaian,” ujar Muh Alief dalam keterangannya.
Ia menilai, sikap yang terlalu normatif dan penuh kehati-hatian justru berpotensi membuat Indonesia kehilangan wibawa di mata dunia internasional, terutama sebagai negara yang selama ini dikenal aktif dalam misi perdamaian dunia.
Muh Alief menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif tidak seharusnya dimaknai sebagai sikap netral tanpa pendirian, terutama ketika dunia menghadapi konflik yang menimbulkan korban kemanusiaan.
“Bebas aktif bukan alasan untuk abu-abu. Ketika dunia menyaksikan pelanggaran kemanusiaan, Indonesia tidak boleh bersembunyi di balik kata netral. Netral tanpa sikap adalah kegagalan moral,” katanya.
Ia juga menyoroti jatuhnya korban dari prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perdamaian internasional masih belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi pasukan penjaga perdamaian.
“Ini ironi besar. Prajurit kita dikirim untuk menjaga perdamaian, tapi justru menjadi korban di medan konflik. Lalu di mana peran nyata Board of Peace? Apa fungsinya jika bahkan penjaga damai pun tidak aman?” ujarnya.
Muh Alief menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah yang lebih konkret dan berani dalam forum internasional, tidak hanya mengeluarkan pernyataan normatif, tetapi juga mendorong tekanan diplomatik dan sikap politik yang lebih jelas terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik.
Ia menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi peserta dalam forum perdamaian dunia, tetapi mampu menjadi negara yang ikut menentukan arah kebijakan perdamaian global.
“Indonesia harus berhenti sekadar bicara. Harus ada tekanan diplomatik, harus ada sikap tegas, harus ada keberanian menyebut siapa yang salah. Kalau tidak, kita hanya ikut arus dan kehilangan kehormatan sebagai bangsa besar,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan bahwa perdamaian dunia tidak cukup hanya dengan kehadiran dalam forum internasional, tetapi membutuhkan keberanian dalam mengambil sikap.
“Kalau Indonesia hanya hadir tanpa sikap, lebih baik tidak usah bicara soal perdamaian. Karena perdamaian butuh keberanian, bukan sekadar kehadiran,” tutupnya. (*)